Infoteratas.com - Wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan siap melanjutkan pembangunan RS Sumber Waras ketika menjabat nanti.
Ia meminta kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras yang disebut oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), segera dibayar.
"Bayar ajalah. Kalau itu temuan BPK ya harus dibayarlah tapi yang bayar kan harus yang diuntungkanlah," kata Sandiaga ditemui di Karawaci, Tangerang, Sabtu (22/7/2017).
Sandiaga memastikan, setelah menjabat pada Oktober 2017 nanti, ia tak akan menganggarkan ganti rugi kerugian negara itu meski BPK menyebut Pemprov DKI Jakarta-lah yang bertanggung jawab atas pembelian.
Menurut dia, dana APBD hanya boleh dianggarkan untuk pembangunan fisik RS Sumber Waras.
"Lewat APBD bisa dianggarkan. Tapi sebenarnya kan bisa melibatkan public-private partnership. Pokoknya rumah sakitnya harus terbangun," katanya.
Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.
BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.
Namun, KPK telah menyatakan tidak menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Berikut ini Fakta RS Sumber Waras:
Pasca Penyelidikan KPK, Kelebihan Bayar Sumber Waras Masih Terkatung
Berdasarkan hasil penghitungan BPK, terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp173 miliar dalam pembelian RS Sumber Waras. Kelebihan bayar ini dianggap BPK sebagai kerugian negara. Sementara, KPK yang menggandeng Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menemukan selisih atau kelebihan bayar tidak sebesar penghitungan BPK, yakni Rp9 miliar.
Siapa yang Bayar Kerugian Negara di Kasus RS Sumber Waras? Ini Kata Ketua BPK
Ketua BPK Harry Azhar Azis tetap meminta pihak Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait hasil audit pembelian RS Sumber Waras. Dalam audit tersebut, BPK menyebut bahwa kerugian keuangan negara sejumlah Rp 191 miliar.
"Itu urusan detail antara pemerintah dengan ... Tapi surat kita tidak ke Sumber Waras, surat kita ke Pemprov DKI, terserah Pemprov bagaimana," kata Harry di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016).
Namun demikian, sebelumnya perwakilan BPK, I Nyoman Wara, menyatakan pihak yang harus mengembalikan uang Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras bukanlah pihak Pemprov DKI.
"Dari tempat mana itu dibayarkan (pihak RS Sumber Waras) kan mestinya begitu. Mesti ditindaklanjuti, tindaklanjut kan waktu itu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya," ujar Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigasi BPK, I Nyoman Wara di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).
Nyoman menjelaskan, Pemprov DKI dalam hal ini sudah menyerahkan uang Rp 191 miliar ke pihak Sumber Waras jadi tidak mungkin pihak Pemprov yang harus mengembalikan uang tersebut.
"Kalau Pemprov (DKI) yang mengembalikan jeruk makan jeruk dong, uangnya nantinya kembali kan ke Pemprov," ucap Nyoman.
"Makanya sekali lagi baca Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kemarin, LHP Pemprov DKI 2014," imbuh Nyoman
Komentar Netizen;
Istvan Dharta Minggu, 23 Juli 2017 | 07:04
@parto.gim kelebihan bayar dr bpk masa hrs dibayar lagi...tolol kan ?
Istvan Dharta Minggu, 23 Juli 2017 | 07:00
keluatan tololnya nich cawagub...belum apa apa udah minta duit buat bayar bukan itung dulu....cuih
Wastu Pradhana Minggu, 23 Juli 2017 | 06:57
lumayan nih 191m, bayarnya ke kantong lu kan maksudnya?
Lamix Ximal Minggu, 23 Juli 2017 | 06:49
bayar ke siapa? kerugiannya dianggap bpk karena lebih bayar
Didik Adhipurwa Minggu, 23 Juli 2017 | 05:56
apa urusannya sandiaga uno dg rs sumber waras
Amb Minggu, 23 Juli 2017 | 04:22
lihatlah calon pemimpin dki, hanya uang saja yang ada dibenaknya dan ujung2nya hanya uang anggaran saja yg dibicarakan terus.
Luck Boyz Minggu, 23 Juli 2017 | 02:34
duit mulu ni yg diomongin...boleh sih tp yg imbang jg dong dgn program2 unggulan
jimmy astony Minggu, 23 Juli 2017 | 02:13
ketahuan egoisnya gak mau rugi belum balik modal sih
(Kompas.com/Detik.com)
Demikianlah Artikel Sebut Pemprov DKI Harus Bayar Kerugian Pembelian RS Sumber Waras, Sandiaga Uno Dibully Netizen Disebut 'Tolol'...!
Sekian Arti Dunia Sebut Pemprov DKI Harus Bayar Kerugian Pembelian RS Sumber Waras, Sandiaga Uno Dibully Netizen Disebut 'Tolol'...!, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Arti Dunia kali ini.
Anda sedang membaca artikel Sebut Pemprov DKI Harus Bayar Kerugian Pembelian RS Sumber Waras, Sandiaga Uno Dibully Netizen Disebut 'Tolol'...! dan artikel ini url permalinknya adalah https://artidunia66.blogspot.com/2017/07/sebut-pemprov-dki-harus-bayar-kerugian.html Semoga artikel ini bisa bermanfaat.