Para politisi yang hadir kebanyakan berasal dari Partai Golongan Karya. Selain Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, ada pula Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Bendahara Fraksi Golkar Robert J Kardinal, dan anggota Fraksi Golkar Aditya Anugrah Moha.
Ada juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto, anggota Fraksi PDI-P I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate, Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati, dan Anggota DPR Fraksi PPP Amir Uskara.
Johnny G Plate mengatakan, kedatangan dirinya dan teman-teman wakil rakyat karena dipanggil Presiden Joko Widodo.
"Dipanggil Presiden," ujar Johnny sembari berjalan masuk ke dalam Istana.
Di dalam, wakil rakyat dan petinggi partai tersebut akan membahas mengenai dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang sudah dikeluarkan pemerintah namun belum disetujui oleh parlemen.
Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengundang perwakilannya ke Istana Negara, Jakarta, Senin (25/7/2017) kemarin.
"Ah kita santai saja biasa saja kita nikmati saja kan," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto saat dihubungi Kompas.com, Senin malam.
Yandri mengaku sudah mengecek apakah ada undangan untuk datang ke Istana, kemarin.
Namun, setelah dicek, memang undangan itu tidak pernah ada.
Padahal, perwakilan fraksi partai politik pendukung pemerintah lainnya mulai dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura, semuanya hadir dalam pertemuan dengan Jokowi sore itu.
Yandri mengaku tak tersinggung meski PAN menjadi satu-satunya partai pemerintah yang tak diundang.
"Ya ngapain tersinggung, biasa aja," kata dia.
Yandri mengatakan, meski tak diajak mengikuti pertemuan, PAN sejauh ini tetap memposisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah. PAN tidak melihat sikap Jokowi itu sebagai isyarat mengusir PAN dari koalisi.
"Ya kita kan pasif kalau diundang kita datang, kalau gak diundang bagaimana?" tambah dia.
Adapun dalam pertemuan kemarin, banyak dibahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Pajak.
Enam fraksi pendukung pemerintah yang hadir menyatakan setuju agar Perppu itu segera disahkan menjadi UU di akhir bulan ini.
Yandri menyatakan, partainya bisa menerima Perppu itu dengan catatan.
"Prinsipnya kita setuju agar pendapatan pajak naik, bagus itu. Enggak ada masalah itu," kata Ketua DPP PAN ini.
Sebelumnya, PAN memang kerap beda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lainnya.
PAN memilih walk out dalam pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu bersama partai non pemerintah karena mendukung presidential threshold 0 persen.
Padahal, pemerintah dan partai koalisi kompak mendukung presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional.
Selain itu, PAN juga dianggap tidak loyal karena menyatakan penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
Padahal, seluruh parpol koalisi mendukung perppu yang memudahkan pembubaran ormas itu.
Sejumlah elite parpol pendukung pemerintah meminta PAN keluar dari koalisi. (Kompas.com/Ihsanuddin)
Demikianlah Artikel Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang
Sekian Arti Dunia Jokowi Kumpulkan Elite DPR dari Partai Pemerintah, PAN Tak Diundang, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Arti Dunia kali ini.